Pendidikan adalah motor penggerak perubahan fundamental dalam sebuah bangsa, sebuah pernyataan yang telah digaungkan oleh banyak tokoh besar dunia. Di Indonesia, menantikan kemajuan pendidikan di era kepemimpinan yang baru menjadi harapan seluruh masyarakat, terutama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan Mimpi Indonesia 2085. Dengan sektor pendidikan yang kuat, Indonesia berambisi memiliki populasi yang kompetitif secara global, menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pada hari Kamis, 10 Oktober 2024, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, dalam sebuah sesi diskusi panel yang melibatkan pakar pendidikan dan anggota legislatif, optimisme terhadap masa depan pendidikan di bawah kepemimpinan baru sangat terasa. Bapak Prof. Dr. Harjo Sumitro, seorang ahli kebijakan pendidikan dari Universitas Gadjah Mada, dalam paparannya menyatakan bahwa menantikan kemajuan pendidikan membutuhkan keberanian dalam inovasi dan konsistensi implementasi. Beliau juga menyoroti bahwa kurikulum pendidikan harus terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman.
Namun, kepemimpinan baru juga akan mewarisi berbagai tantangan yang tidak ringan. Salah satunya adalah keberlanjutan dan efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka yang masih dalam tahap adaptasi. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2024, sekitar 60% sekolah di Indonesia telah mengadopsi Kurikulum Merdeka, namun evaluasi mendalam terkait dampaknya terhadap kualitas lulusan masih terus berjalan. Selain itu, kondisi infrastruktur sekolah, terutama di daerah terpencil dan perbatasan, masih memerlukan perhatian serius. Laporan terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal 2025 menyebutkan bahwa sekitar 15% dari total bangunan sekolah dasar dan menengah di Indonesia masih memerlukan renovasi berat.
Aspek pembiayaan program pendidikan juga menjadi tantangan besar. Meskipun pemerintah mengalokasikan 20% dari APBN untuk pendidikan, berbagai inisiatif seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah memerlukan dukungan finansial yang besar dan pengelolaan yang efisien. Pada Januari 2025, tercatat lebih dari 20 juta siswa menerima bantuan PIP. Oleh karena itu, menantikan kemajuan pendidikan berarti juga berharap pada terobosan dalam pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan transparan, serta kolaborasi lintas sektor yang lebih erat. Dengan demikian, di bawah kepemimpinan Prabowo, diharapkan akan ada langkah-langkah konkret dan strategis yang mampu mengatasi tantangan ini dan membawa pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik.