Lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki tanggung jawab moral dan etis yang kuat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial dan keberpihakan kepada kaum mustadh’afin (yang lemah), termasuk dalam konteks pendidikan. Prinsip ini menegaskan bahwa Sekolah NU wajib bela siswa miskin dengan cara yang konkret dan terukur. Salah satu langkah paling vital adalah menetapkan batasan biaya kegiatan sekolah yang jelas dan tegas agar tidak ada diskriminasi finansial terhadap peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Praktik diskriminasi finansial di sekolah seringkali tidak terjadi pada biaya SPP pokok, yang mungkin sudah ditanggung oleh beasiswa atau program pemerintah, melainkan pada biaya-biaya tambahan yang bersifat insidental. Ini termasuk biaya kegiatan sekolah seperti study tour mewah, seragam tambahan yang mahal, sumbangan pembangunan yang tidak wajib tetapi diwajibkan, atau workshop berbayar. Meskipun kegiatan ini bertujuan baik, jika tidak ada batasan yang jelas, maka siswa miskin akan terpaksa tidak ikut serta, yang secara emosional dan sosial menimbulkan diskriminasi dan membuat mereka merasa terpinggirkan.
Prinsip bahwa Sekolah NU wajib bela siswa miskin menuntut manajemen sekolah untuk bersikap proaktif. Mereka harus secara transparan mengidentifikasi dan menghapus segala bentuk biaya kegiatan sekolah yang memberatkan dan tidak esensial. Jika suatu kegiatan dianggap penting, sekolah harus mencari sumber pendanaan alternatif (seperti donasi alumni atau subsidi silang) sehingga partisipasi siswa miskin dijamin 100% tanpa biaya tambahan. Batasan yang ditetapkan harus bertujuan agar tidak ada diskriminasi dalam bentuk apa pun, memastikan setiap siswa memiliki akses yang sama terhadap pengalaman pendidikan penuh.
Untuk menjamin batasan biaya kegiatan sekolah ini ditaati, Sekolah NU dapat membentuk komite pengawas independen yang melibatkan perwakilan orang tua siswa miskin, tokoh masyarakat, dan ulama lokal. Komite ini bertugas meninjau setiap usulan biaya tambahan dan memverifikasi bahwa siswa miskin tidak terbebani. Transparansi anggaran sekolah adalah kunci, karena kerahasiaan keuangan seringkali menjadi celah terjadinya pungutan-pungutan yang tidak terkontrol.